Warga Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), kini dihebohkan dengan rencana Kenaikan Tarif Air Bersih Perumda (Perusahaan Umum Daerah) yang mengelola pasokan air minum di kota tersebut. Melalui platform Sumsel Berpendapat, Warga Palembang Keberatan Atas Rencana Kenaikan Tarif Air Bersih tersebut, menuntut agar Perumda melakukan perbaikan layanan secara menyeluruh sebelum membebani masyarakat dengan biaya yang lebih tinggi. Isu ini menjadi krusial mengingat air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus dijamin ketersediaannya dengan harga terjangkau.
Alasan Keberatan Warga Palembang
Rencana Kenaikan Tarif Air Bersih Palembang ini, yang dikabarkan akan mencapai dua digit persentase, didasarkan pada alasan klasik dari Perumda: menutupi biaya operasional yang membengkak, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan mengurangi tingkat kebocoran (Non-Revenue Water/NRW). Namun, Warga Palembang Keberatan Atas Rencana Kenaikan Tarif Air Bersih ini karena kondisi layanan saat ini dinilai masih jauh dari memuaskan.
Keluhan utama warga yang terekam dalam Sumsel Berpendapat meliputi:
- Kualitas Air: Air yang didistribusikan seringkali keruh, berbau, atau mengandung endapan, sehingga masih memerlukan penyaringan tambahan oleh konsumen.
- Kontinuitas Pasokan: Pasokan air sering terhenti tanpa pemberitahuan, terutama di daerah pinggiran kota, memaksa warga mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air tangki.
- Klaim NRW: Warga mempertanyakan mengapa masyarakat harus menanggung biaya yang timbul dari inefisiensi dan kebocoran internal Perumda.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Kenaikan Tarif Air Bersih Palembang ini akan sangat memukul daya beli. Mereka berpendapat bahwa Perumda harusnya terlebih dahulu membenahi manajemen internal dan meningkatkan kualitas layanan sebelum meminta dana tambahan dari konsumen.
Akuntabilitas Perumda Sebelum Kenaikan Tarif
Warga Palembang menuntut akuntabilitas penuh dari Perumda. Mereka mendesak agar data kinerja NRW, rencana perbaikan jaringan, dan rincian alokasi anggaran yang diusulkan dibuka secara transparan. Kenaikan tarif tanpa disertai jaminan perbaikan kualitas pasokan air hanya akan dianggap sebagai upaya pemerasan terhadap konsumen. Sumsel Berpendapat ini memberikan sinyal tegas bahwa Perumda tidak bisa bertindak sepihak.
Untuk meredam Keberatan Warga Palembang Atas Rencana Kenaikan Tarif Air Bersih, Perumda perlu menyusun roadmap perbaikan yang terukur dan mengikat secara hukum. Misalnya, memberikan target penurunan NRW yang realistis dan menjanjikan ganti rugi jika terjadi pemadaman pasokan air di luar batas toleransi.
Solusi Jangka Panjang Air Bersih Palembang
Solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah keuangan Perumda dan kebutuhan infrastruktur haruslah bersifat ganda. Pertama, meningkatkan efisiensi internal dan menindak tegas oknum yang terlibat dalam praktik kebocoran atau penyalahgunaan jaringan. Kedua, mencari sumber pendanaan di luar kenaikan tarif, seperti melalui skema kemitraan pemerintah dan swasta (KPS) atau dana hibah dari pemerintah pusat/internasional untuk modernisasi instalasi pengolahan air.