Di era digitalisasi, data adalah komoditas berharga yang menjadi penentu kebijakan dan keberhasilan pembangunan. Di Sumatera Selatan (Sumsel), ada kelompok Pejuang Data Sumsel yang tak kenal lelah berjuang demi ketersediaan dan aksesibilitas data. Perjuangan mereka kini terbayar lunas dengan adanya regulasi yang menjamin akses data bagi masyarakat luas.
Pejuang Data Sumsel ini merupakan para individu dan komunitas yang gigih mengadvokasi pentingnya keterbukaan data pemerintah. Mereka percaya bahwa data yang transparan akan mendorong akuntabilitas, partisipasi publik, dan inovasi. Perjuangan ini seringkali tidak mudah, menghadapi berbagai tantangan birokrasi dan resistensi perubahan.
Salah satu hasil nyata dari perjuangan Pejuang Data Sumsel adalah terbentuknya Portal Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat provinsi. Portal ini menjadi gerbang utama bagi masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha untuk mengakses berbagai data sektoral dari pemerintah daerah. Ketersediaan data yang terpusat ini sangat memudahkan proses analisis dan pengambilan keputusan.
Terbaru, perjuangan Pejuang Data Sumsel semakin dikuatkan dengan disahkannya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Regulasi ini menjadi payung hukum yang kokoh, memastikan bahwa data pemerintah bukan lagi menjadi “milik” instansi semata, melainkan aset publik yang harus dapat diakses.
Dengan adanya Pergub ini, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan data secara berkala dan terstandar. Ini menjamin bahwa data yang dihasilkan tidak hanya lengkap, tetapi juga akurat, mutakhir, dan mudah digunakan. Ini adalah kemenangan besar bagi Pejuang Sumsel.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan mengapresiasi kerja keras para Pejuang Data Sumsel dan komitmen pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa Satu Data Indonesia di Sumsel kini telah memiliki landasan hukum yang kuat, memastikan keberlanjutan inisiatif keterbukaan data ini.
Akses data yang terjamin akan membawa banyak manfaat. Peneliti dapat melakukan kajian lebih mendalam, pelaku usaha dapat merumuskan strategi bisnis yang lebih tepat, dan masyarakat umum dapat memantau kinerja pemerintah. Ini adalah fondasi penting untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipatif.