Palang Merah Indonesia (PMI), sebagai bagian integral dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, beroperasi berdasarkan seperangkat nilai etika dan operasional yang universal. Fondasi moral dan etika yang memandu setiap tindakan PMI terkandung dalam Tujuh Prinsip Dasar PMI. Prinsip-prinsip ini tidak hanya sekadar pedoman, tetapi juga merupakan janji global tentang bagaimana bantuan kemanusiaan harus diberikan—dengan martabat, tanpa diskriminasi, dan sepenuhnya independen dari tekanan politik atau kepentingan lain. Memahami dan menginternalisasi Prinsip Dasar PMI adalah kunci untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan selalu mencapai mereka yang paling membutuhkan, kapan pun dan di mana pun. Prinsip-prinsip ini menjaga integritas dan netralitas gerakan secara keseluruhan.
Prinsip 1 & 2: Kemanusiaan dan Kesamaan
Prinsip Kemanusiaan (Humanity) adalah prinsip utama dan dasar dari PMI, yang berakar pada keinginan untuk mencegah dan meringankan penderitaan manusia di mana pun itu ditemukan. Tujuan utamanya adalah melindungi kehidupan dan kesehatan serta menjamin penghormatan terhadap martabat manusia. Prinsip ini adalah alasan fundamental mengapa Gerakan ini ada.
Prinsip kedua, Kesamaan (Impartiality), memastikan bahwa PMI memberikan bantuan hanya berdasarkan tingkat kebutuhan dan tidak membuat pembedaan berdasarkan kebangsaan, ras, keyakinan agama, kelas, atau pandangan politik. Misalnya, dalam penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur pada hari Rabu, 23 November 2022, posko bantuan PMI memastikan bahwa distribusi logistik—seperti tenda pengungsian, makanan siap saji, dan obat-obatan—dilakukan secara merata tanpa mempertimbangkan latar belakang agama atau suku dari para korban yang menerima bantuan.
Prinsip 3 & 4: Kenetralan dan Kemandirian
Kenetralan (Neutrality) adalah prinsip operasional yang vital. PMI tidak boleh memihak dalam permusuhan atau terlibat kapan pun dalam kontroversi yang bersifat politik, ras, agama, atau ideologi. Hal ini memungkinkan PMI mempertahankan kepercayaan semua pihak yang berkonflik, sebuah prasyarat untuk bekerja di zona berbahaya.
Prinsip Kemandirian (Independence) menjamin bahwa PMI, meskipun merupakan badan penunjang otoritas publik (pemerintah), harus selalu mempertahankan otonomi sehingga dapat bertindak sesuai dengan Prinsip Dasar PMI lainnya. Contohnya, pada pertemuan koordinasi bencana tahunan di Markas Besar PMI Pusat, Jakarta Selatan, Kamis, 17 April 2025, ditegaskan bahwa semua keputusan operasional mengenai alokasi dan distribusi bantuan harus bebas dari intervensi politik lokal atau kepentingan donatur tertentu.
Prinsip 5, 6, & 7: Kesukarelaan, Kesatuan, dan Kesemestaan
Kesukarelaan (Voluntary Service) menekankan bahwa Gerakan ini adalah gerakan bantuan sukarela, tidak didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Dedikasi para relawan, seperti 300 relawan yang dikirim PMI untuk penanganan banjir bandang di Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Januari 2025, adalah manifestasi nyata dari prinsip ini.
Kesatuan (Unity) menetapkan bahwa hanya boleh ada satu organisasi Palang Merah atau Bulan Sabit Merah dalam satu negara, terbuka untuk semua orang, dan melaksanakan kegiatan kemanusiaan di seluruh wilayahnya. Di Indonesia, satu-satunya badan yang diakui dan beroperasi adalah Palang Merah Indonesia (PMI).
Terakhir, Kesemestaan (Universality) menegaskan bahwa Gerakan ini bersifat global; semua Perhimpunan Nasional memiliki status yang setara dan memiliki tanggung jawab yang sama serta tugas untuk saling membantu. Ketujuh Prinsip Dasar PMI ini membentuk kerangka kerja yang tidak hanya etis tetapi juga praktis, memastikan setiap kegiatan kemanusiaan dilakukan dengan integritas dan dampak maksimal.