Kinerja Menteri Dipertanyakan oleh berbagai stakeholder di Sumatera Selatan (Sumsel). Suara Sumsel Kritik Keras Proyek LRT Palembang yang, meskipun telah beroperasi selama beberapa tahun, dinilai Belum Maksimal dalam melayani kebutuhan transportasi publik dan mencapai target penumpang. Suara Sumsel menuding bahwa kegagalan optimalisasi LRT Palembang ini adalah cerminan dari perencanaan yang buruk di tingkat Kementerian dan kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah.
Kritik Keras yang dilayangkan Suara Sumsel menunjukkan bahwa Proyek LRT Palembang yang merupakan Proyek Strategis Nasional gagal menjadi solusi mass rapid transit utama. Salah satu masalah utama yang membuat LRT Palembang Belum Maksimal adalah minimnya feeder (angkutan pengumpan) yang terintegrasi dengan stasiun. Akibatnya, aksesibilitas LRT Palembang sangat terbatas, dan masyarakat enggan menggunakannya, sehingga Kinerja Menteri Dipertanyakan.
Suara Sumsel Kritik Keras karena Proyek LRT Palembang telah menelan biaya triliunan rupiah, namun return on investment sosial maupun finansialnya sangat rendah. LRT Palembang Belum Maksimal dalam mengurangi kemacetan kota, yang menjadi tujuan utama pembangunan LRT. Kinerja Menteri Dipertanyakan karena mereka seharusnya memastikan bahwa investasi sebesar itu menghasilkan manfaat yang sebanding bagi masyarakat Sumsel dan negara.
Suara Sumsel menuntut agar Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait segera melakukan re-evaluasi menyeluruh terhadap Proyek LRT Palembang. Kritik Keras ini mendesak agar ada penambahan feeder yang dikelola oleh Pemda dan penyesuaian tarif yang lebih fleksibel. Jika LRT Palembang Belum Maksimal terus dibiarkan, maka Kinerja Menteri Dipertanyakan dan proyek ini akan menjadi white elephant yang membebani anggaran nasional.
Kinerja Menteri Dipertanyakan tidak hanya soal engineering Proyek LRT Palembang, tetapi juga soal manajemen pasca-operasi. Suara Sumsel Kritik Keras karena LRT Palembang Belum Maksimal dalam memanfaatkan potensi komersial di stasiun. Mereka mendesak agar ada blueprint bisnis yang jelas untuk meningkatkan pendapatan non-tiket, sehingga biaya operasional LRT Palembang tidak terus disubsidi oleh APBN.
Suara Sumsel Kritik Keras Proyek LRT Palembang yang Belum Maksimal adalah representasi suara daerah yang menuntut akuntabilitas dari Pemerintah Pusat. Kinerja Menteri Dipertanyakan menjadi headline yang menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang matang dan integrasi yang baik dalam setiap Proyek Strategis Nasional agar tidak hanya megah di awal tetapi juga berfungsi secara optimal bagi Rakyat Sumsel.