Sumatra Selatan, khususnya Kota Palembang, telah mengalami transformasi fisik yang sangat luar biasa dalam satu dekade terakhir. Sejak dipercaya menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional, pembangunan sarana dan prasarana di wilayah ini melesat dengan sangat cepat. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul sebuah pertanyaan besar yang memerlukan jawaban jujur dari pemerintah dan masyarakat: apakah kemegahan evaluasi infrastruktur tersebut benar-benar memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi warga lokal, atau justru menjadi beban pemeliharaan yang menguras anggaran daerah setiap tahunnya?
Fokus utama dari pembangunan di Sumsel adalah kompleks olahraga bertaraf internasional dan sistem transportasi modern seperti Light Rail Transit (LRT). Pada saat pembangunannya, narasi yang dibangun adalah kemajuan peradaban dan efisiensi mobilitas kota. Namun, dalam realitas pasca-acara, kita melihat tantangan besar dalam hal okupansi dan integrasi antarmoda. Peninggalan event dunia ini memerlukan biaya operasional yang sangat fantastis. Jika tidak dibarengi dengan strategi aktivasi kawasan yang tepat, aset-aset bernilai triliunan rupiah tersebut berisiko menjadi “gajah putih”—bangunan megah yang fungsinya tidak maksimal namun biaya perawatannya terus membengkak.
Kefektifan pembangunan infrastruktur seharusnya diukur dari seberapa besar ia mampu menurunkan biaya logistik dan meningkatkan produktivitas rakyat kecil. Sementara fasilitas olahraga di Jakabaring terlihat sangat rapi, banyak jalan-jalan penghubung antar-kabupaten di wilayah Sumsel lainnya yang masih memerlukan perhatian serius. Terjadi ketimpangan yang cukup mencolok antara kemajuan di pusat kota dengan aksesibilitas di wilayah pinggiran. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas pembangunan terkadang lebih condong pada aspek prestise di mata internasional daripada pemenuhan kebutuhan dasar infrastruktur kerakyatan yang mendukung sektor pertanian dan perkebunan sebagai tulang punggung ekonomi Sumsel.
Selain itu, aspek pemeliharaan menjadi titik lemah yang sering kali luput dari perencanaan jangka panjang. Banyak fasilitas yang dibangun untuk kepentingan sesaat kini mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan karena minimnya anggaran perawatan. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalin kemitraan dengan pihak swasta agar fasilitas-fasilitas tersebut bisa dikelola secara profesional dan menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). Tanpa model bisnis yang berkelanjutan, infrastruktur peninggalan masa kejayaan olahraga tersebut hanya akan menjadi monumen masa lalu yang perlahan usang dimakan usia.